Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan masih banyak laporan mengenai konflik pertanahan di berbagai daerah, itu juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diharapkan  dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat serta mampu mengurangi konflik pertanahan.

"PTSL merupakan sebuah solusi untuk pertanahan. Apabila tanah sudah terdaftar, makan konflik juga akan menurun karena kepemilikan tanah sudah jelas," ujar Herman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah Pelopor di Kanwil BPN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, baru-baru ini.

Target dari program PTSL sangatlah tinggi, untuk itu menurut Herman, perlu dukungan dari pemerintah daerah agar target tersebut bisa dicapai. Selain itu, ia menerangkan bahwa Komisi II juga menyerap aspirasi dari berbagai daerah untuk melengkapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang dibahas di Komisi II, dimana sangat erat kaitannya dengan program PTSL.

Terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan, legislator dapil Jawa Barat VIII ini menyampaikan bahwa status tanah pertambangan perlu diatur dalam RUU Pertanahan dan menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Mengingat konflik biasanya terjadi ketika pasca tambang, atau ketika tanahnya sudah tidak produktif.

"Tanah menjadi tidak produktif, airnya tidak bisa dipergunakan dengan layak dan alamnya pun rusak. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akan menjadi rumit nantinya ketika terjadi tumpang tindih kawasan hutan. Nanti hal ini juga akan masuk dalam RUU Pertanahan," tegas politisi Partai Demokrat ini. (azk/es)